-
Peraturan Dirjen Bea Cukai
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER21/BC/2012 Tentang Tata Cara Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Mesin dan/ atau Barang dan Bahan yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam Rangka Penanaman Modal
Get Price -
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 2.
Get Price -
Izin Pendirian Optik
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang wewenang Penetapan izin di Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta;
Get Price -
SALINAN PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS ...
peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan presiden nomor
Get Price -
STf,NDAR,YtrNAN (sP) IIEGf,METAN TAHUN 2O1 8
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan ... Standar Pelayanan ijin mendirikan bangunan rumah tempat tinggal untuk bangunan tidak bertingkat, ... SOP AP Penerbitan Ijin Penggilingan Padi Kapasitas Mesin Kecil 2 Sarana / Fasilitas 1. Komputer / .
Get Price -
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ... UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ... melakukan absensi sidik jari pada mesin sesuai jam kedatangan riil pegawai yang bersangkutan.
Get Price -
MENTERI PEKERJAAN UMUM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 16/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Get Price -
NOMOR 129 TAHUN 1961 TENTANG PRESIDEN ...
(1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. (3) Gaji dan penghasilan lain anggotaanggota Direksi ditetapkan oleh
Get Price -
dan rahun
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG JL. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode pos 55165. Telp (0274) 515865, 562682, (Lltebsite): Hp : 087g6 44047s1 Ema il perta n a h an tata ru an gj o gi a i d Menimbang : Mengingat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA NOMOR lKEPlDPTR|zltg TENTANG
Get Price -
PERDA NO 6
Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan ... Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ... peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di .
Get Price -
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
Get Price -
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang : a. b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
Get Price -
peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin crusher
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 Tentang: Ijin Usaha . · PDF . Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 Tentang: Ijin Usaha Industri ... perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha ... dilakukan bagi mesin dan .
Get Price -
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Get Price -
Peraturan Menteri Perdagangan
Bahwa guna mendukung upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan .
Get Price -
syarat mendirikan izin stone crusher
· stone crusher pendapatanstone crusher pendirian. ijin untuk mendirikan usaha stone crusher. peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin crusher posted at: january 11, 2013. ijin untuk mendirikan usaha stone crusher crushing plant pendirian kost harus penuhi persyaratan for more ijin untuk mendirikan.
Get Price -
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON . NOMOR 3 TAHUN 2008 . TENTANG . PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH . NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN . Tambahan Lembaran Negara Republik . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . WALIKOTA CIREBON, Menimbang : a. bahwa Ijin Usaha Kepariwisataan telah diatur dalam Peraturan Daerah .
Get Price